Kumpulan Opini Kompas: Hancurnya Budpekerti Publik

Gadis Arivia

Satu pekan terakhir ini , rakyat stress berat menyaksikan pegawapemerintah aturan di negeri ini tidak ada nilainya sama sekali.

Pemutaran rekaman penyadapan KPK di Mahkamah Konstitusi membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Belum habis rasa pedih hati , ulah berikut tiba dari dewan perwakilan rakyat , yang asyik melaksanakan puja-puji kepada polisi. Rakyat kecewa.

Bagaimana mungkin anggota dewan perwakilan rakyat tidak berpihak kepada korban , yakni Bibit-Chandra , tetapi kepada pihak yang melaksanakan kesewenang-wenangan? Harapan bahwa anggota dewan perwakilan rakyat bakal bersikap kritis dan tajam mempertanyakan pertanggungjawaban Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri sirna sudah.

Kini , rakyat mempertanyakan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Kepercayaan rakyat kian luntur. Bila para pemimpin tidak dipercaya dan dihargai lagi oleh rakyatnya sendiri , maka para pemimpin telah gagal menjunjung susila publik.

Pentingnya susila publik

Apakah yang membuat susila publik begitu penting dirawat? Etika merupakan panduan untuk bertindak setrik benar yang didasari tanggung jawab. Maknanya , siap mendapatkan konsekuensi dari setiap tindakannya. Pendek kata , susila ialah evaluasi bakal tindakan yang benar dan salah serta kapasitas untuk membuat aneka keputusan yang bertanggung jawab. Etika publik menargetkan pejabat publik yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk sanggup menawarkan dirinya sanggup diandalkan sehingga bisa melaksanakan kinerja yang baik.

Baik confidence dan trust memainkan tugas penting dalam susila publik. Pemerintah atau pelayan publik menyerupai Polisi Republik Indonesia dan dewan perwakilan rakyat dalam tatanan negara demokrasi selalu dituntut untuk memiliki standar nilai lebih tinggi dari standar nilai personal atau standar nilai sektor privat. Nilai- nilai pelayanan publik senantiasa mengedepankan transparansi , akuntabilitas , integritas , dan kejujuran. Butir-butir itu memformulasi apa yang disebut kepercayaan publik.

Mengedepankan nurani

Dari rekaman yang diperdengarkan kepada rakyat Indonesia , tugas pihak yang dipercaya untuk memiliki kuasa dan otoritas telah dilecehkan Anggodo. Beberapa pihak terlihat melindungi dan menampik seruan banyak kalangan untuk menangkap Anggodo. Kapolri beralasan memerlukan bukti-bukti lebih banyak lagi. Padahal , Anggodo setrik gamblang berbitrik soal penyogokan , bahkan cita-cita meMenghapuskan nyawa seorang penegak hukum.

Ketika kepolisian dan kejaksaan tidak sanggup memberi putusan yang sempurna , ketika itulah kepercayaan publik hilang. Pihak yang berotoritas tidak bisa membuat keputusan etis yang melampaui aneka perkara legalistik formal. Maknanya , nurani penegak aturan dan pejabat di Indonesia tidak berbunyi.

Inilah yang tidak dipahami oleh para pejabat negara. Bahwa keputusan etis bersifat reflektif didasarkan oleh logika sehat. Keputusan etis mengacu pada prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang kuat. Keputusan etis berMakna bisa membuat keputusan yang normatif , Maknanya harus melaksanakan pilihan-pilihan.

Pilihan-pilihan etis apakah yang bakal dilakukan pejabat negara ini? Tim Pencari Fakta (TPF) berusaha menjaga keutuhan hati rakyat Indonesia dengan berpihak pada keadilan. Namun , apakah TPF bisa tetapkan untuk komit pada yang ulung , bukan pada wewenang?

Jajaran Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung tetap bertahan pada legalistik formal entah untuk mencari kebenaran atau mencari selamat. Mampukah mereka tetapkan untuk memihak pada rasa keadilan? dewan perwakilan rakyat sibuk memikirkan kepentingan koalisi partai. Mampukah tetapkan untuk bersikap independen? Aneka pertanyaan etis ini hanya bisa disikapi dengan tetapkan Agar Indonesia diagarkan tetap hidup atau mati , manakah yang bakal dipilih?

Gadis Arivia Dosen Filsafat Universitas Indonesia